TEMPO.CO, Jakarta – Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, angkat bicara soal perbedaan pendapat dalam hal penyebab polusi udara di Indonesia yang kian buruk saat ini. Menurut dia pemerintah seharusnya mengumpulkan terlebih dahulu data soal ini sebelum buru-buru menyimpulkan kendaraan bermotor sebagai biang keladi buruknya kualitas udara.
Bondan menyatakan sejauh ini pemerintah sebenarnya tak memiliki data pasti berapa jumlah emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor atau pun sumber pencemaran udara lain seperti penggunaan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau industri lainnya.
“Ya sejatinya berbicara mengenai pencemaran udara ini kita harus tahu data sumber pencemarnya, nah sampai saat ini memang seolah – olah terjadi banyak perdebatan, apa sih sumbernya, begitu. Nah ini sejatinya terjadi karena pemerintah belum punya datanya secara official,” ujarnya melalui pesan suara kepada Tempo, Kamis, 24 Agustus 2023.
Bondan menyatakan Greenpeace berpandangan pemerintah seharusnya bisa tegas memerintahkan kepada para pelaku usaha untuk wajib mengirimkan data emisinya melalui sistem yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). Dengan demikian, menurut dia, pemerintah akan memiliki data yang jelas dari mana sumber pencemaran udara di Indonesia.
“Seharusnya sebenarnya sampai saat ini kita nggak harus berdebat lagi. Pemerintah tinggal sajikan saja datanya. Karena pemerintah pasti punya namanya sistem yang digunakan bagi pelaku usaha untuk diwajibkan mengirimkan data emisinya. Itu ada di KLHK, kita akan tahu sumber emisinya dari mana nih,” kata dia.
Data untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan memberikan hukuman
Dengan data yang valid, menurut Bondan, pemerintah akan dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah polusi udara.
Dia juga menyatakan, dengan data ini pemerintah bisa memberikan hukuman kepada para pengusaha yang industrinya menghasilkan emisi melebihi ambang batas. Selain itu, ia juga memberikan saran agar data dari pemerintah ini bisa dibuka ke publik, agar publik juga mengetahui datanya secara pasti.
“DKI Jakarta harus punya data, kegiatan industri apa saja yang mengeluarkan emisi, bagaimana pemantauannya, dan seperti apa tingkat kepatuhannya. Kalaupun ada yang sudah melebihi emisi haruskah ada hukuman yang diberikan agar membuat efek jera kepada si pelaku usaha. Jadi sejadinya atau seharusnya pemerintah tidak tebang pilih. Kemudian setelah itu pemerintah tinggal sajikan datanya kepada publik agar publik juga tahu”, ujarnya.
Selanjutnya, KLHK berkeras kendaraan bermotor sebagai sumber terbesar polusi udara di DKI Jakarta
Quoted From Many Source